“Menjadi beban karena kesulitan dalam mengorganisir secara baik. Sebab, banyak figur dan orang terlibat di dalamnya yang mesti diakomodir. Bahkan terlupakan saja, seorang di antaranya bisa menjadi pecundang,” kata Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Sumbar, Jambi, Riau dan Kepri, Edi Indrizal kepada Singgalang, kemarin di Padang.
Menurut Edi, itu baru pada tahap proses menuju puncak pencoblosan, mulai penyusunan tim pemenangan, tim debat, tim kampanye dan lainnya, sudah mengalami hambatan yang tidak bisa dianggap enteng. Bahkan kalau menang pun, pasangan kandidat yang diusung banyak parpol ini, beban tersebut bisa berlanjut atas alasan ‘ minta balas jasa’.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unand ini berpendapat, fenomena itu selalu terjadi hampir di tiap Pilkada serentak, jika dimenangkan oleh pasangan calon kepala daerah yang diusung banyak parpol.
Kendati tak ada kaitannya dengan banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK karena dugaan korupsi atau OTT, tapi publik bisa saja menduga arahnya ke sini, ada unsur ‘minta balas jasa’ sehingga kepala daerah terpaksa berurusan dengan hukum.
“Tak hanya Pilkada, Pilpres saja terjadi, saat SBY berpasangan dengan Boediono pada Pilpres 2009 yang diusung banyak parpol. Rakyat menilai, setelah pasangan SBY-Boediono menang, cukup kental nuansa ‘minta balas jasa” oleh parpol pengusung,” kata Edi.
Secara nasional, LSI juga melakukan survei, salah satunya soal ini, sejak Desember 2017 hingga minggu pertama Februari 2018, termasuk di Sumbar.
Penting mengubah mainset para elit politik agar lebih memahami subtansi parpol sebagai lembaga demokrasi yaitu menjadi solusi bagi kepentingan rakyat, lebih dari kepentingan golongan apalagi pribadi atau keluarga.
Begitu pula koalisi parpol baik dalam Pilkada maupun Pilpres, hendaknya bisa mengakumulasikan tujuan bersama, mendahulukan kepentingan lebih besar untuk rakyat. (pepen)
No comments
Post a Comment