Peran Strategis Alumni Haji, Membina masyarakat

Padang (28/12) Alumni Haji Kloter 14 dan 17 KBIH Jabal Rahmah melakukan silaturahmi pada Selasa siang di Rumah H. Masrul, Koto Tangah, Padang. 75 orang alumni haji tahun 2018 ini, melakukan silaturahmi sekaligus membicarakan rencana peran dalam masyarakat ke depannya.

Pada silaturahmi ini, Para Alumni Haji bersepakat menunjuk H. Masrul untuk menjadi Ketua ALumni. Para Alumni berharap H. Masrul bisa mengarahkan anggota untuk memberi kontribusi pada masyarakat.

Ketua terpilih, H. Masrul mengungkapkan rasa terimakasih kepada Para Alumni yang hadir dan mempercayakan dirinya untuk menjadi ketua. Masrul juga meminta arahan dan dukungan dari Pemandu Haji Sumatera Barat yang bertugas di rombongan mereka, H. Rahmat Saleh.

"Saya berharap Ustadz H. Rahmat Saleh bisa berikan arahan agar Organisasi yang dibentuk ini bisa produktif untuk kemaslahan Ummat," ujar H. Masrul.

Tim Pengarah Haji Daerah (TPHD), H. Rahmat Saleh (HRS) yang hadir dalam petemuan tersebut menyatakan kesediaannya untuk memberikan arahan dan dukungan bagi Organisasi yang baru terbentuk tersebut. HRS mengatakan sebagai bentuk Rasa Syukur telah Allah lancarkan untuk bisa beribadah Haji, Para Alumni Haji harus memberikan pengabdian dalam pembinaan masyarakat.

"Bapak ibu Haji dan Hajjah, sekarang lama menunggu Haji di Sumatera Barat, sudah 19 tahun terhitung setelah mendaftar. Maka kita harus bersyukur karena Allah sudah beri kesempatan kepada kita untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan mengabdikan kita kepada masyarakat dalam membina masyarakat untuk menjadi ummat yang lebih baik. Kita harus menjadi qudwah Hasanah dalam kebaikan," pungkas Mubaligh Muda Kota Padang ini dalam pesannya kepada Para Aluimni Haji yang hadir.

(bap)

BPIH usulkan Biaya Haji standar Dollar AS

Babarito (10/12) Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan agar penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440 H/ 2019 M ditetapkan dengan dolar AS. Sementara, Panitia Kerja (Panja) BPIH mendorong penetapan dan pembayaran BPIH 2019 menggunakan rupiah.

Direktur Pengelolaan Dana Haji dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Maman Saefullah menyampaikan, penetapan BPIH dengan dolar AS sebagai resistensi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Sebab, pelunasan BPIH yang dilakukan jamaah haji sesuai dengan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

"Menteri Agama ingin jangan terjadi seperti sebelumnya, saat pelaksanaan ternyata mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS, sehingga harus membayar selisihnya dari save guarding," kata Maman.

Ia menerangkan, BPIH tahun sebelumnya ditetapkan sesuai dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat nilainya Rp 13.588. Namun, tiba-tiba nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp 14 ribu. Jadi penetapan BPIH dengan dolar AS bertujuan mengantisipasi fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak menentu.

Sebelumnya pemerintah kekurangan uang sekitar Rp 500 miliar karena mata uang rupiah terhadap dolar AS tiba-tiba melemah. Pada akhirnya DPR RI harus menyetujui tambahan dana sebesar Rp 500 miliar meskipun tambahan dana tersebut tidak habis semua, hanya habis sekitar Rp 304 miliar.

"Karena pengalaman dari tahun yang lalu, maka akan meyakinkan kepada DPR RI untuk menetapkan BPIH sesuai dengan kurs dolar AS, agar bisa mengantisipasi fluktuasi kurs yang kadang-kadang naik dan turun," ujarnya.

Maman berharap, dalam waktu dekat disepakati BPIH yang diusulkan pemerintah. Menurutnya DPR RI juga sebagian memahami apa yang diusulkan pemerintah terkait penetapan BPIH dengan dolar AS.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan alasan penetapan BPIH dilakukan dengan dolar AS. Pertama, 95 persen pembayaran penyelenggaraan haji dilakukan dengan mata uang asing yaitu mata dolar AS dan riyal Arab Saudi. Kedua, fluktuasi perubahan kurs mata uang rupiah baik terhadap dolar AS maupun riyal senantiasa mengalami perubahan.

"Jadi pelunasan yang dilakukan jamaah terkait selisih yang harus dibayarkan dari setoran awal yang sudah mereka bayarkan itu, tinggal dikaitkan dengan berapa nilai kurs rupiah pada saat pelunasan (BPIH)," jelas Lukman.

Redaktur : Friska Yolanda
Reporter : Fuji Eka Permana

Sumber : Republika.co.id

BPIH tetapkan biaya Haji di Bulan Februari 2019

Babarito (10/12) Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440 H/ 2019 M sedang membahas BPIH. Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan, menurut jadwal BPIH akan ditetapkan pada Februari 2019.

"Mudah-mudahan awal Februari BPIH ditetapkan, sebetulnya ingin Desember ini BPIH ditetapkan," kata Direktur Pengelolaan Dana Haji dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Maman Saefullah.

Maman menjelaskan, sebelum penetapan BPIH, DPR RI harus melakukan survei harga ke Arab Saudi. Tapi informasinya alokasi anggaran untuk biaya survei sekarang tidak mencukupi. Sehingga DPR RI akan melakukan survei pada Januari 2019.

Ia menyampaikan, kalau DPR RI melakukan survei ke luar negeri pada Januari. Maka menurut jadwal dan rencana, BPIH sudah bisa ditetapkan pada Februari 2019.

Maman juga menyampaikan, DPR RI menyarankan agar BPIH tahun 2019 tidak naik lebih dari Rp 1 juta. Maka, Kemenag bertanya kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait kemampuan mereka memberikan dana optimalisasi.

"Informasi dari BPKH untuk tahun 2019 akan memberi dana optimalisasi sebesar Rp 6 triliun sampai Rp 6,8 triliun, kalau dana optimalisasi sebesar itu maka (BPIH) akan naik sekitar 43 dolar AS," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan agar penetapan BPIH tahun 1440 H/ 2019 M ditetapkan dengan dolar AS. Sementara, Panja BPIH mendorong penetapan dan pembayaran BPIH 2019 menggunakan rupiah.

Maman menyampaikan, penetapan BPIH dengan dolar AS sebagai resistensi atau antisipasi terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah. Sebab, pelunasan BPIH yang dilakukan jamaah haji sesuai dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Menteri Agama ingin jangan terjadi seperti sebelumnya, saat pelaksanaan ternyata mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS, sehingga harus membayar selisihnya dari save guarding," kata Maman.

Redaktur : Friska Yolanda
Reporter : Fuji Eka Permana

Sumber: Republika.co.id

Pengurus Masjid Nurul Iman Padang Lepas 157 Jemaah Haji

Sebanyak 157 calon jamaah haji (CJH) Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Masjid Agung Nurul Iman Padang dilepas berangkat ke Tanah Suci, pada  (17/7) pagi. Semuanya tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 2 .

Pelepasan para jamaah ini langsung dilakukan Ketua Harian Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, H Mulyadi Muslim Lc MA di Asrama Haji, Tabing, Kototangah, Padang.  Dalam pesan keberangkatannya, Mulyadi Muslim mengharapkan, semua jamaah menjaga kesehatan baik dalam perjalanan, maupun sesampainya di Medinah menuju Mekkah Al Mukaramah.

“Jangan sampai memaksakan diri dalam beribadah selama di Madinah atau di Mekah. Itu sama halnya dengan menzalimi diri sendiri. Kami harapkan, jamaah KBIH Masjid Agung Nurul Iman, bisa menjadi contoh bagi jamaah-jamaah lain,” sebut Mulyadi

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang itu   juga berpesan, semua jamaah patuh dan taat kepada pimpinan rombongan yang memimpin perjalanan. Karena itu itu maslahat (manfaat) sesuai dengan sunah dalam adab safar. “Insya Allah, jika semua telah menjalankan sesuai dengan aturan dan tuntunan, kami doakan jamaah mendapatkan haji mabrur,” kata Mulyadi diamini jamaah dan keluarga yang melepas.

Mulyadi juga berpesan tentang pentingnya amal kebaikan jamaah calon haji sejak berangkat sampai pulang nanti. “Dengan niat yang tulus ikhlas semenjak berangkat, sampai kelak menjaga perubahan sikap mental sepulang berhaji, maka kemabruran hasil ibadah selama berada di Tanah Suci akan bisa didapat,” katanya.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengapresiasi pengurus Masjid Agung yang kembali mengantarkan jamaah KBIH-nya menuju Tanah Suci. Dia berharap, tahun-tahun selanjutnya, KBIH terus disempurnakan dan menjadi referensi KBIH di Kota Padang. “Insya Allah, KBIH ini akan terus berkembang. Selamat menunaikan ibadah haji bagi jamaah, semoga menjadi haji mabrur,” kata Mahyeldi Ansharullah.

(Republika)

Cek Kesehatan Calon Haji Kini Menggunakan Kartu Kesehatan Elektronik

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Padang menyampaikan pada tahun ini pihaknya menggunakan aplikasi telepon pintar untuk mendeteksi kondisi kesehatan calon jamaah haji.

" Jika pada tahun lalu menggunakan kartu manual , sekarang cukup menggunakan gawai kemudian petugas menscrening kartu kesehatan elektronik milik jamah dan akan terbaca rekam medisnya," kata Anggota Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Padang ,Hannie Masyitah di Padang, Kamis.

Menurutnya penggunaan kartu tersebut jauh lebih efektif dan karena semua rekam medis dari awal sudah tersimpan.

Pada tahun lalu begitu jamaah tiba di Asrama Haji semuanya dilakukan pemeriksaan secara manual di poliklinik memakan waktu hingga tiga jam untuk satu kloter.

"Sekarang dengan aplikasi tersebut satu orang cukup satu menit dan yang akan diperiksa khusus adalah wanita usia subur atau jamaah yang dicurigai menderita penyakit baru dirujuk ke poliklinik untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata dia.

Selain itu pada tahun ini juga ada yang berbeda karena untuk bisa melunasi biaya calon haji harus melampirkan surat keterangan kesehatan dan baru bisa masuk asrama jika sudah mengikuti vaksin meningitis.

"Jadi sejak awal dipastikan betul mencegah terjadinya kejadian jamaah sudah masuk asrama namun ternyata tidak bisa berangkat karena alasan kesehatan," kata dia.

Ia menambahkan pada tahun ini tim kesehatan hanya mengeluarkan rekomendasi layak untuk terbang atau tidak kepada jamaah jika memang ada yang ditemukan sakit.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Padang, Sumatera Barat akan memberangkatkan 6.346 calon haji pada musim haji 2018 terdiri atas 17 kelompok terbang.

Hingga saat ini persiapan sudah tuntas, pada 16 Juli kloter pertama akan masuk asrama haji dan berangkat ke Tanah Suci pada 17 Juli, kata Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Irwan.

Ia merinci dari 6.346 calon haji tersebut terdiri atas 4.613 calon haji asal Sumbar, 1.653 dari Bengkulu didampingi 80 petugas haji.

(Antara Sumbar)

Ini Dua Unit Layanan Baru Untuk Jemaah Haji Indonesia

Kementerian Agama (Kemenag) membuat dua unit layanan baru untuk jamaah haji di Indonesia yang sedang berada Arab Saudi yaitu P3JH dan tim konsultasi ibadah.

P3JH merupakan kependekan dari Pertolongan Pertama pada Jamaah Haji yang bertugas untuk tim taktis evakuasi. Sementara tim konsultasi ibadah akan membuka konsultasi ibadah untuk jamaah.

"Untuk memberi yang terbaik pada jamaah," kata Direktur Bina Haji Khoirizi H Dasir di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan P3JH sebagai tim taktis mengisi titik kekosongan petugas layanan umum dan layanan kesehatan seperti saat prosesi ibadah haji di Mina.

Kawasan Mina pada umumnya sangat penuh sesak dengan jamaah haji seluruh dunia. Dalam keadaan itu terkadang ada jamaah haji yang perlu evakuasi sehingga harus digendong. Tim P3JH bertugas untuk hal itu.

Contoh lain, kata dia, jamaah berpotensi mengalami kondisi kelimpungan tisak dapat berjalan seperti saat lempar jumrah pertama atau ketika Mina Jamarat pada kepulangan jamaah.

Jika tim masih kurang, kata dia, maka seluruh petugas haji Indonesia agar turut membantu evakuasi jamaah yang bergelimpangan karena terkendala berbagai kendala fisik.

Dia mengatakan P3JH tidak tumpang tindih dengan tim kesehatan karena justru memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi jamaah.

"P3JH bukan tim kesehatan. Tim kesehatan adalah tim pelayanan umum berbasis kesehatan tidak punya fungsi untuk pertolongan pertama," kata dia.

"Apa yang dilakukan P3JH ditindaklanjuti tim kesehatan untuk perawatan jamaah. Tidak ada 'overlapping' kerja P3JH dengan tim kesehatan," tuturnya.

Soal tim konsultan ibadah, Khoirizi mengatakan unit tersebut sebagai hal yang baru untuk pelayanan jamaah haji Indonesia.

Tim tersebut akan membantu jamaah yang membutuhkan konsultasi ibadah. Para konsultan itu jumlahnya belasan yang bisa ditemui jamaah di kantor daerah kerja. Mereka juga mendatangi pemondokan jamaah yang membutuhkan konsultasi.

"Jamaah butuh konsultasi, dia bisa berikan kepada jamaah," ujarnya.

Dia mengatakan ada perbedaan tim konsultasi ibadah dengan pembimbing ibadah.

Pembimbing, tambah dia mengedukasi memberi pencerahan kepada jamaah dan mengkoordinir jamaah di kloter. Fungsi pembimbing merangkap edukasi pembinaan menggunakan kekuatan bimbingan.

Sementara konsultan ibadah, ujarnya terdiri dari kalangan kiai dan ahli agama. Jika ada persoalan agama yang tidak bisa dijawab pembimbing maka konsultan ibadah dapat menjawabnya.

Dia mencontohkan konsultan ibadah dapat menjelaskan mengenai hukum agama termasuk persoalan kontemporer yang tidak bisa dijawab pembimbing.

"Konsultan ini untuk konsultasi ibadah yang tidak terjawab yang tidak bisa dilakukan pembimbing," imbuhnya.
(Sumber: Antara Sumbar)