Aksi dengan longmarch dimulai dari depan masjid Al-Azhar UNP menuju kantor DPRD Sumatera Barat. Sebelumnya BEM UNP sudah melakukan pengkajian terkait UU MD3 yang menjadi isu pada aksi tersebut. Menteri Politik dan Propaganda BEM UNP Fahmi Achta Pratama menyampaikan revisi UU MD3 merupakan salah satu grand design untuk menghancurkan demokrasi di negeri ini dan sangat terlihat jelas. Selain UU ITE, UU Ormas dan Pasal penghinaan presiden yang masih menjadi RKUHP yang mana semuanya bertujuan untuk membungkam suara-suara kritikan kepada pemerintah.
Presiden Mahasiswa UNP Tanzilal Wanda Rizki mengatakan Judicial Review sedang dilakukan sebagai langkah untuk peninjauan kembali terhadap revisi UU MD3, jadi aksi yang dilakukan mahasiswa saat ini yaitu memperingatkan DPR untuk mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan, mengecam revisi UU MD3.
Aksi diakhiri dengan diberikannya hasil kajian mahasiswa se-Sumatera Barat kepada salah satu pimpinan DPRD dan Doa bersama.(f/A.K)
No comments
Post a Comment