Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Padang dilangsungkan pertengahan 2018. Meski begitu, suasana "panas" menjelang Pilkada sudah mulai terasa sejak sekarang. Terbukti, banyak bermunculannya bakal calon walikota serta sudah terpasangnya alat peraga seperti spanduk dan baliho di sejumlah titik.
Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo berharap, agenda politik yang akan berlangsung di Kota Padang tidak merusak hubungan antar sesama warga masyarakat. Terkotak-kotak dan tercerai-berai.
"Kita harapkan, dengan adanya agenda politik, jangan sampai merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta tercerai-berai," ujar Walikota, kemarin.
Walikota mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi di Minangkabau memiliki etika yang tak boleh dilanggar. Begitu juga etika dalam berpolitik.
"Mari kita baca aturan dan laksanakan agenda politik sesuai etika," ajak Mahyeldi.
Mahyeldi menyebut, sebenarnya agenda politik seperti Pilkada merupakan momentum untuk meningkatkan rasa persatuan dan saling menghargai. Sehingga dengan adanya Pilkada membuat bangsa menjadi kokoh.
"Pilkada Jangan sampai memperlemah dan melonggarkan kekokohan persatuan bangsa," tumpuk Mahyeldi.
Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, M. Sawati mengatakan, anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) walikota dan wakil walikota di Padang sebesar Rp 37 miliar.
Pengalokasian anggaran itu dibagi dalam dua tahap yaitu dianggarkan melalui APBD 2017 sebesar Rp 4 miliar. Sedangkan untuk Rp 33 Miliar pada APBD 2018.
Anggaran sebesar Rp 4 miliar pada APBD 2017 digunakan untuk persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan pilkada seperti sosialisasi dan lain sebagainya.
Sementara tahapan pilkada akan dimulai pada September ini, karena berdasarkan pemberitahuan dari pusat pilkada akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.(Charlie)
Berita: Humas Padang
No comments
Post a Comment